PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Portalindonews.com | Jakarta – Jaringan GUSDURian menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis Minggu (31/8/2025), komunitas resmi pelanjut perjuangan Gus Dur ini menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti pengesahan sejumlah rancangan undang-undang kontroversial.
Menurut Jaringan GUSDURian, pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat dan membatalkan pengesahan undang-undang kontroversial tersebut. Selain itu mereka juga menuntut DPR RI untuk bertanggung jawab dengan mencabut beberapa undang-undang yang telah disahkan itu.
Situasi ini diperburuk oleh komentar arogan dari sejumlah pejabat serta penanganan represif terhadap demonstran, yang dinilai berpotensi memicu instabilitas politik yang serius.
Dalam pernyataannya, Jaringan GUSDURian menyampaikan tujuh tuntutan utama: Mendesak Presiden untuk menghentikan represi dalam penanganan unjuk rasa. Menuntut Presiden untuk melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri atas tindak kekerasan yang terus terjadi.
Senior Advisor Gusdurian, Savic Ali, menilai kepolisian telah gagal menjadi institusi yang dibentuk dengan tujuan menjaga keamanan nasional.
“Di banyak negara, pejabat yang gagal bertanggung jawab memilih mundur,” kata Savic dalam keterangan tertulis kepada media.
Savic menjelaskan demonstrasi yang terus berulang sejak beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap dari institusi kepolisian. Kekerasan aparat, termasuk kasus penabrakan dan pelindasan demonstran oleh kendaraan polisi yang sempat viral, disebut sebagai bukti hilangnya kesadaran realitas pejabat publik terhadap penderitaan warga.
Menurut dia, diperlukan adanya pergantian kepemimpinan Polri. “Kami tidak bisa berharap ada perubahan kalau tidak ada yang berubah dari dalam kepolisian,” ujarnya.
Selain pencopotan Kapolri, tuntutan lainnya yakni dicabutnya berbagai fasilitas dan tunjangan kepada pejabat pemerintah dan anggota DPR yang memicu kemarahan publik Menuntut DPR memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil negara berpihak pada kepentingan rakyat.
Kemudian pemerintah diminta menegakkan rule of law dan memberantas korupsi yang semakin vulgar dan brutal. Mendorong lembaga negara independen untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan memastikan perlindungan hak konstitusional warganegara. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi gerakan dan memastikan prinsip-prinsip demokrasi substantif.
Jaringan GUSDURian telah menyelenggarakan kegiatan Tunas GUSDURian di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 29–31 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para aktivis dan simpatisan GUSDURian dari berbagai daerah.(*)
