Oleh : Lisa Pamungkas
Editor : Ida Bastian
Kepindahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur mendapat respons positif dari banyak pihak. Selain mempercepat pemerataan pembangunan, relokasi IKN membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali menggerakkan poros maritim.
Hendricus A. Simamarta selaku Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) mengatakan wilayah IKN saat ini termasuk strategis berada di tiga jalur perairan internasional. Dia berpendapat kepindahan IKN bukan hanya memiliki maksud memindahkan pusat kota yang jawasentris tetapi juga memberikan makna untuk menjadi poros maritim dunia.
Dirinya menuturkan, pembangunan Ibu Kota ini merupakan momentum awal poros maritim. Nggak ada yang salah dengan pemaknaan itu. Tapi kita lihat apakah perencanaannya akan mengoptimalkan posisi strategis ini. Mengembangkan bisnis logistik nggak Cuma potensi perairan laut, tetapi juga skala bisnis, pemain dan investasinya.
Hendricus menerangkan, Wilayah IKN berada di Jalur perdagangan Australia ke Asia Pasifik, Asia Timur hingga Pantai Timur Amerika Serikat. Kondisi tersebut rupanya bisa menjadi peluang bagi Indonesia agar semakin aktif di koridor ini. Mulai dari wilayah Bali, Nusa Penida, Makassar, Balikpapan, Samarinda, hingga menembus Filipina dan lainnya. Bahkan kedalaman laut perairan ini juga sudah bisa mengakomodir kapal besar.
Belum lagi, di sekitar wilayah ini terdapat Pantai Barat Sulawesi dan Pantai Timur Kalimantan yang sedikit memiliki kawasan konservasi. Dengan demikian semestinya tidak ada persoalan agar Indonesia menjadi pemain aktif di kawasan tersebut.
Saat ini, memang kawasan perairan ini masih didominasi oleh kapal pengangkut minyak dan gas bumi, bulky kontainer, tetapi Indonesia juga harus mulai mengantisipasi tantangan ke depan. Terutama mengingat bahwa produksi minyak batu bara menurun sejalan dengan komitmen menurunkan emisi karbon. Hendericus berujar, bahwa hal tersebut menjadi sebuah tantangan, apakah IKN bisa menjadi starter kit atau awal dimulainya perubahan pantai barat Sulawesi.
Dari catatan pelabuhan yang ada, Hendricus menilai sudah ada data pelayaran, terutama Balikpapan yang dekat dengan kawasan Penajam. Kemudian di Samarinda yang dekat dengan Samboja. Artinya tipologi ini memang belum bisa dikategorikan global hub atau Global Port tapi mulai dari regional hub dengan komoditas tertentu. Selanjutnya menjadi tugas para pelaku pelayaran untuk bisa ikut ambil bagian dalam rencana ini.
Di sisi lain, berdasarkan data, pemerintah menargetkan logistik sektor darat membutuhkan belanja modal senilai Rp 30 triliun dengan sekitar Rp 20 triliun akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), sedangkan di sektor laut targetnya 50% di antaranya juga berasal dari KPBU sektor swasta.
Pada kesempatan berbeda, Rizal Edy Halim selaku Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), menilai bahwa pemindahan ibu kota dapat mendorong orientasi pembangunan di luar Jawa agar lebih merata antar wilayah dapat berkurang.
Sementara itu, terkait dengan desain, desain ibu kota baru dengan burung garuda membentang tersebut dibuat oleh pematung Nyoman Nuarta. Berbeda dengan Istana Bogor dan Istana Merdeka dengan arsitektural kolonial, Ia menyebutkan konsep desain Istana Negara di Ibu Kota baru membawa kesan lebih Indonesia asli.
Di sisi lain, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) yang hendak dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dapat meminimalkan potensi ancaman terhadap negara.
Budi juga menyatakan bahwa pemindahan IKN penting dilakukan dalam rangka mendorong magnet pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberi kontribusi konkrit secara nasional. Budi menyebut pemindahan IKN bukan hanya soal pemindahan gedung-gedung perkantoran pemerintahan, pegawai atau pembangunan fisik saja.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga berpotensi menstimulus tidak saja pemerataan pertumbuhan ekonomi namun juga memperkuat poros Maritim Indonesia. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia mendukung program pemindahan IKN yang tidak saja mampu meningkatkan kesejahteraan, namun juga mampu mewujudkan kemajuan rakyat.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute