KTT G20 Dorong Peningkatan Peran Perempuan Papua

Oleh :Rebecca Marian 

Editor : Ida Bastian

Forum G20 akan diselenggarakan di Indonesia dan ada banyak keuntungan yang didapat, tak hanya di bidang ekonomi tetapi juga pemberdayaan perempuan, termasuk di Papua. Dengan adanya peningkatan peran perempuan di Papua, maka diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan meningkat.

Indonesia menjadi presidensi G20 dan berarti menjadi panitia pada tahun 2022. Keunikan dari Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) adalah ada beberapa forum yang menyertai, yakni sherpa meeting dan W20. Khusus untuk W20 maka lebih fokus ke wanita karena yang menjadi pembicara adalah ibu-ibu negara dari anggota Women of Twenty (W20.)

Presiden Jokowi menyatakan bahwa KTT G20 memiliki aksi nyata untuk membantu UMKM dan perempuan. Pemerintah Indonesia telah menyalurkan kredit usaha rakyat sebesar 17,8 miliar dollar dan diterima oleh 1,2 juta pengusaha perempuan di Indonesia. Selain itu ada juga program ‘membina ekonomi keluarga sejahtera’ dengan skema permodalan khusus.

Pengusaha UMKM perempuan diperhatikan oleh pemerintah karena mereka adalah tiang keluarga. Ketika seorang perempuan jadi pebisnis maka keuntungannya tidak dimakan sendiri, tetapi sebagian diberikan untuk keluarganya. Perempuan Indonesia terbukti bisa menjadi pengusaha tangguh dan berusaha menghidupi anak-anaknya, dengan rezeki yang halal.

Perempuan juga menjadi bahasan dalam KTT G20 karena memiliki andil penting dalam kemajuan. Apalagi di saat pendemi, ketika laki-laki sebagai kepala keluarga banyak yang harus di-PHK oleh perusahaan. Perempuan tidak hanya menangis pilu tetapi mengambil alih tanggung jawab dan berjuang keras.

Selain KTT G20 juga ada W20 alias women 20 dan forum ini diselenggarakan di Papua Barat. Menurut co-chairwoman Dian Siswarini, pemberdayaan perempuan amat penting dalam mengatasi dampak corona. Memang tema global G20 adalah ‘recover together, recover stronger’, yang berarti semua pihak bekerja sama untuk recovery dan bangkit dari hantaman pandemi, termasuk perempuan.

Dian melanjutkan, pemulihan ekonomi dalam pemulihan dampak pandemi harus dengan penyetaraan hak-hak perempuan, terutama dalam inklusi digital, inklusi keuangan, ketenagakerjaan, dan akses kesehatan. Dalam artian, forum W20 bisa memicu kesetaraan perempuan terhadap laki-laki dan memperjuangkan agar wanita tidak sekadar jadi pendamping, tetapi juga diberi kesempatan untuk maju.

Forum W20 sengaja diadakan di Papua karena daerah ini memiliki potensi, baik pariwisata maupun kekayaan alam. Ketika para ibu negara yang menjadi pembicara melihat eksotisme Papua maka mereka menyadari betapa besar potensi di Bumi Cendrawasih. Dengan begitu maka bisa mengawali kerja sama perdagangan antara Indonesia dan negara tersebut.

Saat ada W20 maka pemberdayaan perempuan di Papua akan makin ditingkatkan, pertama dengan pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Negara-negara W20 akan melihat banyaknya perempuan Papua yang cerdas. Bisa jadi mereka akan memberi beasiswa khusus bagi murid perempuan agar bisa bersekolah ke jenjang yang jauh lebih tinggi.

Selain itu, kerja sama ekonomi juga akan menaikkan pemberdayaan perempuan, karena petani asli Papua akan menjual hasi buminya sampai ke luar negeri (ke negara peserta W20). Para mama alias istri mereka menjadi manajer keuangan dan mengatur bagaimana pengaturan mata uang (karena biasanya menggunakan dollar), cashflow usaha, dll. Sehingga perempuan bisa menunjukkan bahwa punya potensi.

Forum KTT G20 dan W20 memberi banyak sekali keuntungan bagi Indonesia, tak hanya di bidang pariwisata dan ekonomi, tetapi juga di bidang pemberdayaan perempuan. Seorang perempuan tak hanya menjadi konco wingking alias teman di belakang sang suami, melainkan dianggap sejajar dengan laki-laki karena memiliki potensi besar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Papua

About PORTALINDONEWS

Check Also

Pemerintah Pastikan Kebijakan Penghapusan Utang Pelaku UMKM Tepat Sasaran

Portalindonews.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memastikan kebijakan …