Hukum dan Kriminal

Portalindonews.com, JAKARTA – Kelompok Kerja (POKJA) Papua Lentera Research Institute, Adib Hermawan, S.Sos., M.Han mengatakan pemberantasan korupsi merupakan bagian utama untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mencontohkan, proses hukum dan panggilan KPK kepada Gubernur Lukas Enembe terkait dugaan korupsi dan gratifikasi merupakan bentuk penegakan hukum untuk tercapainya …

  Oleh : Putri Ganeswari Editor : Ida Bastian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan diganti dengan yang baru. Penggantiannya harus dilakukan karena usianya sudah terlalu lama dan merupakan hukum warisan Belanda. Jika suatu Undang-Undang sudah terlalu tua maka tidak relevan dengan keadaan di zaman sekarang, sehingga wajib umtuk diganti. …

  Oleh : Emrus Sihombing Editor : Ida Bastian Portalindonews.com – KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri terus bekerja atas dasar UU. Institusi ini tidak pernah tunduk pada kekuasaan apapun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif. Sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa KPK bekerja imparsial. Jangankan gubernur, dua menteri …

  Portalindonews.com – Gubernur Papua Lukas Enembe yang kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh Papua juga mengecam keras tindakan Lukas Enembe yang doyan berjudi. Sekretaris Umum Sinode Kingmi Papua, Jones Wenda menjelaskan bahwa judi merupakan …

  Oleh : Moses Waker Editor : Ida Bastian Seluruh proses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe memang merupakan murni sebuah langkah penegakan hukum. Bukan hanya itu, bahkan langah-lankah tersebut adalah bukti penerapan Undang-Undang dan juga sebagai bentuk menjawab laporan dari masyarakat Papua sendiri. Belakangan ramai diperbincangkan, …

  Portalindonews.com – Tokoh Agama Papua, Pendeta Alberth Yoku menghimbau agar KPK dapat menggunakan berbagai metode untuk mengungkap kebenaran dan keadilan terkait dugaan korupsi dan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal itu ia nilai perlu dilakukan KPK agar situasi di Papua tetap kondusif dengan melihat fakta di …

  Penegakan hukum terhadap Lukas Enembe seyogyanya dilakukan secara serius demi bisa meningkatkan _good governance_ di Tanah Papua. Belakangan ini nama Gubernur Papua, Lukas Enembe menjadi perbincangan hangat publik karena diduga tersangkut kasus korupsi. Mengenai hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Theo Litaay mengimbau supaya seluruh warga …

  Oleh : Alfred Jigibalom Editor : Ida Bastian Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua merupakan sekumpulan orang yang gemar melakukan perlawanan serta melahirkan keonaran, ulah mereka membuat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhambat. Kelompok seperti KST tentu saja tidak bisa dibiarkan karena keberadaannya dapat menghambat kemajuan di Papua. Keberadaan KST …

  Oleh : Panji Saputra Editor : Ida Bastian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia merupakan upaya Indonesia dalam melakukan pembaruan hukum pidana di mana KUHP yang dipakai saat ini dinilai sudah usang dan tidak relevan. Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia …

Oleh : Agung Priatna Editor : Ida Bastian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) mengatur masyarakat Indonesia agar tertib dan tidak melanggar hukum pidana. Selain itu, RUU ini juga mengutamakan eksistensi kehidupan beragama dan menempatkannya di posisi yang tinggi. Seseorang yang terbukti menistakan agama akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. …