Oleh : Galang Faizan Akbar Editor : Ida Bastian Pembangunan Ibu kota negara (IKN) makin masif jelang diresmikan tahun 2024. Dalam masa pembangunannya, para investor baik domestik maupun mancanegara sangat tertarik untuk menanamkan modalnya. Mereka yakin akan masa depan IKN yang jadi ibu kota modern dengan konsep cerdas: green city, …
Read More »Perppu Ciptaker Hadirkan Kepastian Hukum dan Dukung Iklim Investasi
Oleh : Devi Putri Anjani Editor : Ida Bastian Portalindonews.com – Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja mampu menghadirkan sebuah kepastian dan juga ketegasan untuk lebih mendukung kelancaran iklim investasi yang sangat dibutuhkan oleh Tanah Air, khususnya pada tahun 2023 ini di tengah seluruh ketidakpastian global yang sedang …
Read More »Guru Besar dan Pakar Hukum Pidana Sosialisasikan KUHP Baru di Manokwari
MANOKWARI, Portalindonews.com – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) menggelar acara sosialisasi KUHP baru di Hotel Swiss Bel Manokwari, Papua, Rabu (8/2). Narasumber yang hadir yakni Pakar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej), Prof. …
Read More »Mahupiki Sosialisasi KUHP Nasional di Manokwari, Guru Besar: Wujud Reformasi Hukum Pidana Sesuai Pancasila
MANOKWARI, Portalindonews.com – Pemerintah terus melakukan sosialiasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan. Sejatinya, KUHP ini baru efektif diberlakukan pada 2025, atau 3 tahun dari sekarang. Pada 6 Desember 2022 RUU KUHP telah disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang menggantikan KUHP turunan dari Belanda yang masa …
Read More »Masyarakat Diimbau Mewaspadai Serangan KST
Oleh : Rebecca Marian Editor : Ida Bastian Portalindonews.com – Aparat keamanan berkomitmen untuk terus menegakkan hukum kepada Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk makin waspada akan serangan KST, termasuk propaganda paham separatis. KST adalah bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti …
Read More »Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024, Rumah Ibadah Bukan Tempat Kampanye
Oleh : Devi Putri Anjani Editor: Ida Bastian Portalindonews.com – Masyarakat Indonesia harus bisa menolak adanya praktik politik identitas pada ajang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Apalagi terkait dengan rumah ibadah, justru jangan sampai tempat suci tersebut malah digunakan untuk ajang berkampanye dan mencapai tujuan politik praktis. …
Read More »Para Pemuda Papua Wajib Tolak KST
Oleh : Timotius Gobay Editor: Ida Bastian Portalindonews.com – Kelompok Separatis dan Teroris (KST) makin meresahkan karena terus mengusik warga Papua. Mirisnya, di antara anggota KST ada yang masih berstatus pemuda. Mereka jadi anak buah kelompok berbahaya tersebut karena faktor ekonomi. Para pemuda dihimbau untuk sadar diri dan keluar dari …
Read More »Di Puncak Harlah Satu Abad, PCNU Kota Tangerang Umumkan Pemenang Lomba
Kota Tangerang. Portalindonesw.com – Bertajuk “”Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru,” Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang menggelar berbagai gelaran untuk menyemarakan Harlah satu abad, seperti; lomba membaca kitab kuning, mewarnai, Hadroh, dan Qosidah, parade bendera, apel kebangsaan, gelaran seni budaya dan penampilan Pagar Nusa serta …
Read More »KUHP Baru Sangat Demokratis
Oleh : Farrel Haroon Jabar Editor : Ida Bastian Portalindonews.com – KUHP Nasional terbaru memiliki visi dan misi untuk lebih mengedepankan demokratisasi pada sebuah negara hukum dan terus menjamin adanya kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat ketika hendak menyalurkan kritikan mereka kepada pemerintah. Menyadari bagaimana kondisi dan situasi …
Read More »Tolak Demonstrasi, Gugatan Perppu Ciptaker Dapat Melalui MK
Oleh : Alif Fikri Editor : Ida Bastian Portalindonews.com – Rencana demonstrasi kelompok buruh menolak Perppu Cipta Kerja pada 6 Februari 2023 patut untuk ditolak karena rawan penyusup dan menghambat lalu lintas masyarakat. Ketidakpuasan terhadap Perppu Ciptaker tersebut sebaiknya dapat disalurkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu …
Read More »