IKN Nusantara Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan

Oleh: Nana Gunawan 

Editor: Ida Bastian

portalindonews.com – Proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti berbagai lapangan usaha (LU) maupun banyaknya investasi yang masuk untuk menyukseskan proyek IKN Nusantara. LU yang terdongkrak karena adanya IKN saat ini adalah lapangan usaha konstruksi yang meningkat dari 8,98 persen di tahun 2019 menjadi 10,13 persen di tahun 2023. Beberapa sektor lain terkait Pembangunan IKN Nusantara pun ikut meningkat, seperti sektor penyediaan akomodasi, sektor food and beverage, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Dr. Yusniar Juliana, S. ST., MIDEC mengatakan bahwa dampak aktivitas pembangunan IKN Nusantara dapat terlihat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kab. Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, serta kota pendukung IKN lainnya seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Dr. Yusniar Juliana menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di Penajam Paser Utara pada tahun lalu mencapai 14,49 persen, tepatnya tumbuh dengan sangat signifikan sebesar 89,92 persen dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara Kab/Kota lain di Provinsi ini. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini tentunya merupakan sumbangsih dari lapangan usaha konstrukti akibat Pembangunan IKN Nusantara yang cukup masif.

Demikian pula aktivitas ekonomi di Kota Balikpapan yang menunjukkan adanya peningkatan sebagai kota pendukung IKN Nusantara. Lapangan usaha di sektor transportasi dan pergudangan di Kota Balikpapan telah tumbuh mencapai 15,91 persen, sedangkan lapangan usaha penyedia akomodasi dan food and beverage mampu tumbuh hingga 9,56 persen.

Di sisi lain, pembangunan IKN Nusantara ini telah menyebabkan peningkatan signifikan pada penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur sehingga dapat memberikan dampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain untuk proyek IKN Nusantara, tenaga kerja juga terserap di berbagai sektor termasuk juga peningkatan pada tenaga kerja untuk UMKM maupun sektor informal. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur mengalami peningkatan tenaga kerja sebesar 5,31 persen dan merupakan yang terendah selama satu dekade terakhir.

Dr. Yusniar Juliana menambahkan bahwa TPT juga terlihat di Kab. Penajam Paser Utara yang merupakan lokasi utama Pembangunan IKN tahap pertama, yaitu sebesar 2,12 persen pada tahun 2022 menjadi 2,07 persen pada tahun 2023. Demikian pula TPT pada Kota Balikpapan yang merupakan Kota terdekat dengan lokasi IKN Nusantara yang ikut mengalami penurunan dari 6,90 persen pada tahun 2022 menjadi 6,09 persen di tahun 2023.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pada Agustus 2023 lalu telah tercatat sebanyak 1,85 juta penduduk yang mendapatkan pekerjaan di Kalimantan Timur. Data tersebut mencatat bahwa terjadi peningkatan sekitar 100,37 ribu orang yang telah bekerja dibandingkan dengan Agustus 2022. Sementara itu, pada periode 2022 hingga tahun 2023 sektor konstruksi telah menyerap tenaga kerja sebesar 13,26 ribu orang atau meningkat sebesar 6,42 persen dibandingkan dengan Agustus 2019 yang hanya menyerap tenaga kerja sebesar 5,96 persen.

Kemudian, terkait dengan investasi Otorita IKN telah melaksanakan tiga kali groundbreaking proyek investasi swasta dengan nilai investasi fantastis yaitu mencapai lebih dari Rp 40 Triliun hingga akhir 2023 kemarin. Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Ototrita IKN yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Groundbreaking, Indra Yuwana mengatakan bahwa proses groundbreaking menjadi bukti kepercayaan investor swasta terhadap proyek IKN. Sedangkan, untuk tahun 2024 Otorita IKN menargetkan nilai investasi swasta di proyek IKN Nusantara tersebut mencapai sekitar Rp 100 Triliun.

Adapun investasi non APBN di IKN Nusantara yang sudah tertuang berasal dari berbagai sektor, mulai dari tempat hiburan (mal), perhotelan, perkantoran, energi, rumah sakit, pendidikan (sekolah dan perkuliahan), hingga system transportasi. Sejumlah proyek investasi non APBN ini telah masuk tepat setelah dimulainya Pembangunan di IKN, antara lain Agung Sedayu Group, Salim Group, Mulia Group, Sinar Mas, Barito Pacific, Adaro Group, Kawan Lama Group, Pulau Intan, Astra Group, Alfa Group, Pakuwon Group, Jakarta International School (JIS), RS Mayapada, RS Hermina, RS Abdi Waluyo, The Pakubuwono Group, Karya BSH Mandiri, dan Bluebird Group.

Lebih lanjut, Indra Yuwana mengatakan bahwa Otorita IKN terus berupaya untuk menarik lebih banyak investasi swasta ke IKN Nusantara. Pihaknya juga akan memberikan keleluasaan bagi para investor untuk berinvestasi di IKN dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan berbagai kemudahan dan melayani dengan tangan terbuka kepada setiap investor yang ingin berinvestasi. Hal ini akan terus dilakukan agar Indonesia dapat menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan futuristik.

Ditjen Pajak (DJP) juga akan memanfaatkan berbagai skema insentif yang tersedia di IKN Nusantara secara mudah. Staf Ahli Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan bahwa Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk menarik lebih banyak investasi di IKN. Menurutnya, syarat dan prosedur pengajuan insentif pajak akan dibuat sangat sederhana dibandingkan yang diberikan untuk keperluan di luar IKN.

Proyek pembangunan IKN Nusantara merupakan solusi tepat dalam meningkatkan perekonomian di wilayah Penajam Paser Timur dan sekitarnya. Langkah besar ini tentunya dapat mengatasi ketimpangan infrastruktur dan tidak meratanya perekenomian di Indonesia. Proyek pembangunan juga ini menjadi jawaban atas permasalahan tersebut dan memberikan banyak dampak positif yang sangat signifikan bagi banyak pihak, khususnya masyarakat setempat serta menjadikan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi Indonesia Emas pada 2045 dan dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Penulis adalah Pengamat Ekonomi dan Investasi pada Nusa Bangsa Institute

About PORTALINDONEWS

Check Also

Pemerintah Pastikan Kebijakan Penghapusan Utang Pelaku UMKM Tepat Sasaran

Portalindonews.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memastikan kebijakan …