PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
Skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah sebaik mungkin dan tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini jelas akan mampu mengatasi dampak inflasi dan juga bisa meyakinkan para investor menanamkan modal di Indonesia.
Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa PBNU sangat memaklumi kebijakan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah.
“Hal tersebut dikarenakan memang kebijakan itu sudah sangat sesuai dengan asas kemaslahatan rakyat”, ungkap pria yang kerap dipanggil Gus Fahrur tersebut.
Meski begitu, dirinya juga menambahkan bahwa bagaimanapun pemerintah juga harus berfokus untuk melakukan mitigasi atas dampak penyesuaian harga BBM tersebut.
Maka dari itu, Kyai Fahrur Rozi menegaskan bahwa harus ada pengawalan agar penyaluran BLT BBM bisa dijamin tepat sasaran.
“Harus ada pengawalan agar subsidi BBM tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Karena secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu. Maka ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada orang-orang tidak mampu dan yang lebih berhak, serta demi kemaslahatan, PBNU sepenuhnya mendukung,” jelasnya dalam diskusi di stasiun televisi, Selasa (13/9).
Kebijakan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yakni merealokasi APBN subsidi BBM kemudian di samping itu juga memberikan BLT kepada masyarakat, menurut Ketua PBNU tersebut adalah hal yang sangat tepat.
“BLT akan sangat membantu bagi orang-orang yang pendapatannya sangat kurang. Sementara itu, pengalihan subsidi juga diarahkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang. Masyarakat harus mulai berhemat dan bijak mendahulukan mana yang lebih penting,” tambahnya.
Justru, PBNU sendiri juga akan menjadi pionir yang mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan justru tidak merugikan keberlangsungan bangsa ini.
“PBNU mengajak masyarakat untuk menjaga negeri ini agar tidak menjadi negara gagal. Jika utang terlalu besar dan subsidi terus-menerus diambil dari utang, maka Indonesia bisa bangkrut dan akan menjadi beban anak cucu kita ke depan,” ucap Gus Fahrur.
Mengenai validasi data penerima BLT BBM, menurutnya juga adalah hal sangat penting untuk terus dipastikan dan dipantau. Selain itu, Gus Fahrur mengimbau bahwa pemerintah bisa saja melibatkan ormas dalam pengawasan penyaluran BLT BBM tersebut.
“Dalam penyaluran Bansos, validasi data sangat penting. Pemerintah juga terus mengkalkulasi agar dapat mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM. Pemerintah bisa melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan agar tidak satu pihak saja yang memonopoli dan dapat memonitor penyaluran BLT agar tepat sasaran,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, diskusi yang dihadiri pula oleh Direktur SKSG Universitas Indonesia (UI), Athor Subroto menyatakan bahwa kalkulasi mengenai BLT BBM sudah diperhitungkan dengan sangat baik oleh pemerintah.
“Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli,” jelasnya.
Sebenarnya dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut tentu akan membuat harga-harga kebutuhan lain ikut terdampak. Namun justru dengan perhitungan yang baik, serta penyaluran BLT BBM yang tepat akan bisa menangani risiko inflasi yang mungkin akan terjadi.
“Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah,” ucap Athor Subroto.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika memang BLT yang disalurkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target, maka para investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.
“BLT tetap disalurkan agar daya beli masyarakat tetap kuat. Ketika para investor melihat pergerakan kebijakan pemerintah yang selama ini sudah ditangani dari berbagai sisi, maka investor akan lebih percaya dengan berinvestasi lebih besar di Indonesia,” terangnya.
Ida Bastian
