Aparat Keamanan Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Antisipasi Hoaks dalam Pemilu

Oleh : Eva Kalyna Audrey 

Editor: Ida Bastian

Portalindonews.com – Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta agar masyarakat juga mampu mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoaks dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Polisi Resor (Polres) Kuningan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat – Bhabinkamtibmas Desa Cipicung, Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) H. Agus Subono terus aktif melaksanakan kegiatan sambang kepada warga binaan di wilayah tersebut.

Tujuan dari dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan kepada seluruh warga mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengajak secara bersama-sama agar semua masyarakat turut serta berperan aktif dalam menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik nanti.

Pihak aparat keamanan juga terus menyampaikan berbagai macam pesan mengenai bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dalam perhelatan Pemilu 2024 tersebut. Bukan hanya itu saja, namun partisipasi aktif warga sendiri juga bisa ditandai dengan menghindari menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih sama sekali dalam kontestasi politik itu.

Justru dengan tidak memilih dan menjadi golput, sama saja masyarakat tidak berpartisipasi aktif pada Pemilu. Termasuk juga sangat penting adanya sosialisasi pendidikan pemilih (Sosdiklih) dalan Pemilihan Umum mendatang.

Pihak Bhabinkamtibmas juga memberikan imbauan agar masyarakat terus mampu meningkatkan kewaspadaan diri mereka dalam menghadapi adanya penyebar black campaign yang mungkin saja dilakukan oleh beberapa pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab bahkan dari banyak media sosial.

Tentunya adanya black campaign sendiri, atau upaya untuk melakukan model kampanye dengan cara menyebarkan isu serta gosip tanpa dengan disertai adanya fakta dan bukti yang nyata bisa juga disebut sebagai fitnah bahkan termasuk dikategorikan sebagai berita bohong atau hoaks. Jika hal tersebut terus ada dalam Pemilu 2024 mendatang, jelas akan sangat mengurangi kualitas dan juga mengurangi iklim demokrasi yang sehat.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ciawigebang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ayi Sujana menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh warga itu juga menjadi salah satu bagian dari langkah Polri untuk terus menjunjung tinggi netralitas pelaksanaan Pemilu 2024.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Kuningan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Willy Andrian juga menegaskan bagaimana komitmen yang sangat kuat dimiliki oleh pihaknya dalam menciptakan Pemilihan Umum yang aman, damai serta bermartabat.

Pasalnya, hanya dengan adanya kolaborasi antara Bhabinkamtibmas dan juga seluruh masyarakat, maka diharapkan agar pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024 bisa berlangsung dengan sangat lancar dan tanpa adanya provokasi yang sangat merugikan banyak pihak.

Pihak TNI dan Polri terus mengupayakan penjagaan dan pemeliharaan siruasi kamtibmas agar selalu dalam keadaan yang kondusif, utamanya menjelang Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Aparat keamanan dari personel gabungan tersebut menggencarkan kegiatan Cooling System atau sistem pendinginan di tengah masyarakat, yakni dengan secara rutin menggelar kegiatan imbauan kepada warga agar mampu secara bersama-sama menyukseskan gelaran Pemilu yang damai.

Kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tanah Air juga ikut serta dalam berperan dalam rangka untuk terus menyukseskan seluruh proses tahapan Pemilu 2024 agar bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya gangguan apapun dan dari pihak manapun.

Diharapkan memang agar seluruh proses tahapan Pemilihan Umum, mulai dari pelaksanaan hingga pasca pemungutan suara pun agar semuanya bisa berlangsung dengan sukses bahkan tanpa adanya sedikitpun gangguan dalam bentuk apapun.

Upaya pencegahan akan kemungkinan berbagai gangguan yang bisa saja terjadi tersebut terus dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu, yang mana dengan adanya peranan tersebut bisa dikatakan juga sangatlah besar andilnya untuk mampu mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat.

Bukan tanpa alasan, tentu upaya untuk mencegah terjadinya kemungkinan perpecahan di tengah masyarakat sendiri lantaran hal tersebut sangat penting. Pasalnya penyebaran berita hoaks juga terus beredar selama proses pelaksanaan dan tahapan Pemilu 2024 berlangsung.

Beberapa langkah untuk melakukan pencegahan tersebut adalah dengan cara melibatkan sejumlab elemen masyarakat. Karena hanya dengan peranan aktif dari seluruh masyarakat itu maka ke depannya akan mampu semakin optimal dalam mengawal dan menciptakan situasi kamtibmas dengan sangat sejuk serta kondusif.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pihak KPU sendiri dalam upayanya melakukan pencegahan penyebaran berita hoaks dalam Pemilu 2024, yakni mereka menggandeng Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JKRI) selaku bagian dari komunitas masyarakat di Tanah Air untuk membantu menyosialisasikan bagaimana cara menangkal berita hoaks dalam Pemilu, khususnya di wilayah pedesaan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya yang terus digencarkan oleh pihak penyelenggara Pemilihan Umum tersebut juga merupakan bagian dari proses sosialisasi dan edukasi dalam menyukseskan seluruh rangkaian pesta demokrasi masyarakat.

Pelaksanaan Pemilu 2024 memang tidak bisa dipungkiri akan selalu ada potensi ancaman, beberapa diantaranya adalah terjadinya penyebaran hoaks hingga situasi dan kondisi di masyarakat yang rawan timbul gesekan. Maka dari itu, pihak aparat keamanan Republik Indonesia terus mengajak seluruh warga untuk menjaga Kamtibmas secara bersama-sama di wilayah mereka masing-masing.

 Penulis adalah Analis pada Lembaga Lintas Nusamedia

About PORTALINDONEWS

Check Also

Kebijakan Penyesuaian PPN 1 Persen Sudah Tepat, Pemerintah Bertindak Sesuai Undang-Undang

Portalindonews.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 …