PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, beserta para Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas). Tak hanya itu, baik Mendagri, Wamendagri, maupun para pejabat lainnya mengikuti kegiatan tersebut bersama pasangan atau istri masing-masing.
Adapun kegiatan penguatan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga pencegahan yang mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi. Karenanya, KPK melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat secara khusus melaksanakan tugas serta fungsi sosialisasi dan kampanye, pendidikan, serta pelatihan antikorupsi. Kegiatan ini dilaksanakan guna menguatkan komitmen antikorupsi melalui program PAKU Integritas.
“Kita punya tujuan yang mulia ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’, termasuk juga tujuan untuk mencegah Bapak/Ibu sekalian dari korupsi,” kata Firli.
Dia menjelaskan, sebagai negara demokrasi, Indonesia harusnya terbebas dari budaya praktik korupsi. Sebab, akuntabel, keterbukaan, dan transparansi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem demokrasi. Namun sayangnya, hal itu tak cukup mencegah para pejabat negara untuk terlibat praktik rasuah.
“Kami sungguh tidak berbahagia kalau ada yang tertangkap karena kasus korupsi. Kalaupun ada, kami tidak akan pernah mundur, tidak akan menyerah, dengan tegas kita akan lakukan penegakan hukum,” tandasnya.
Pihaknya turut menyampaikan keprihatinan atas praktik korupsi yang menjerat penyelenggara negara. Padahal, menurutnya, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masuk ke setiap ranah pencegahan hingga penindakan korupsi.
Oleh karenanya, ia menilai pentingnya membangun budaya antikorupsi di setiap lini. Budaya ini ditanamkan melalui pendidikan berbasis keluarga. Ia meyakini, pasangan dan keluarga sangat berpengaruh terhadap pencegahan korupsi. “Pendidikan menjadi penting, mulai dari pasangan, dari keluarga,” cetusnya.
Selain menanamkan budaya antikorupsi bersama pasangan dan keluarga, kegiatan ini diharapkan menjadi upaya membangun sinergisitas dengan para pejabat negara. Pasalnya, nilai-nilai integritas tak dapat dibangun hanya oleh KPK, namun perlu dukungan seluruh pejabat negara lainnya.
“Kami mengajak segenap kementerian/lembaga, pemerintah daerah (untuk) membangun budaya antikorupsi, kita bangun orkestrasi,” ajak Firli.
Kegiatan Paku Integritas di lingkungan Kemendagri diikuti oleh Mendagri beserta istri, Wamendagri beserta istri, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro beserta istri, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik beserta istri, Dirjen Pol & PUM Kemendagri Bahtiar beserta Istri, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh beserta istri.
Selain itu, kegiatan tersebut turut diikuti Dirjen Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo beserta istri, Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni beserta istri, Dirjen Bina Adwil Safrizal beserta istri, Kepala BSKDN Eko Prasetyanto beserta istri, Kepala BPSDM Teguh Setyabudi beserta istri, dan Rektor IPDN Hadi Prabowo beserta istri.
Selain penguatan integritas melalui pemaparan sejumlah narasumber dan sesi diskusi, pada kesempatan selanjutnya, para pejabat di lingkungan Kemendagri akan diajak untuk mengunjungi sel tahanan kasus korupsi. Kunjungan ini memberikan kesempatan untuk merasakan langsung suasana rumah tahanan. Dengan demikian, pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran para pejabat agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
Puspen Kemendagri
