PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kota Jayapura, Kota Denpasar, dan Kota Ambon karena tingginya inflasi. Atensi itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/12/2022).
“Sebagai gambaran, saja mengingatkan rekan-rekan (pemerintah daerah) bahwa ada 10 provinsi tertinggi inflasinya, ada yang terendah dan ada yang di tengah. Kemudian untuk kabupaten/kota yang tertinggi dan terendah bisa dilihat juga. Ini sebagai gambaran di mana Bapak/Ibu sekalian posisinya, kota dan kabupatennya terhadap skor nasional berkaitan dengan inflasi,” katanya.
Irjen dalam kesempatan itu juga mengungkap masih ada Pemda yang belum melaksanakan enam upaya konkret penanganan inflasi daerah. Irjen menyebut, terdapat 91 Pemda yang telah melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi daerah, 227 Pemda yang melakukan satu hingga tiga upaya konkret, dan 30 Pemda yang belum melakukan sama sekali upaya konkret.
“Mohon menjadi perhatian, karena apa pun dan di mana pun Bapak/Ibu berada, kegiatan yang dilakukan memiliki andil dalam rangka menekan inflasi ini. Kebersamaan kita sangat dibutuhkan untuk bisa mengatasi seluruh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama berkaitan dengan inflasi ini,” tandas Irjen.
Dalam Rakor tersebut dilaporkan, inflasi Kabupaten Cilacap (year-on-year November 2022) sebesar 7,04 persen. Lima komoditas penyumbang inflasi yaitu beras, rokok kretek filter, tahu mentah, daging ayam ras, dan tomat. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu dengan melakukan program pembentukan harga terjangkau (beras), Rakor lintas sektoral jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), monitoring Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD), hingga pelaksanaan program perlindungan sosial.
“Cilacap sudah mengalokasikan anggaran 6,8 miliar untuk program perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan dampak inflasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri secara online.
Sementara untuk Kota Jayapura tercatat angka inflasi (year-on-year November 2022) mencapai 6,81 persen. Komoditas penyumbang inflasi di antaranya bensin, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, uang kuliah, dan tarif angkutan dalam kota. Aksi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu rapat Tim Pengendalian Inflasi Deerah (TPID) secara rutin, melakukan monitoring harga, melakukan sidak pasar, menggelar pasar murah, gerakan menanam cabai, dan memberikan bantuan perlindungan sosial langsung tunai.
Kemudian untuk Kota Denpasar, inflasi (year-on-year November 2022) sebesar 6,75 persen. Sepuluh komoditas penyumbang utama inflasi November 2022 yaitu canang sari, bawang merah, sawi hijau, shampo, emas perhiasan, tomat, sawi putih, rokok kretek filter, brokoli, dan buncis. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan melaksanakan rapat teknis TPID secara rutin. Kemudian juga melakukan pencanangan gerakan menanam, operasi pasar, hingga pembagian paket sembako pakan ayam dan pemberian bibit lele.
Di sisi lain, tingkat inflasi yang terjadi di Kota Ambon (year-on-year November 2022) mencapai 6,65 persen. Komoditas penyumbang inflasi yaitu bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, rokok putih, dan tukang bukan mandor. Sementara itu rencana aksi pengendalian inflasi menjelang Nataru yaitu pemantauan stok barang pokok di Kota Ambon, pasar murah, operasi pasar, rapat TPID dengan pemilik cold storage, dan subsidi barang/komoditi dengan distributor Bulog.
“Kami juga terus melakukan pemantauan stok barang dan berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak distributor, Bulog, dan lain sebagainya, stok komoditi yang dilaporkan beras, minyak goreng, terigu, telur ayam, beras, dan lain-lain itu stoknya cukup tersedia,” ungkap Penjabat (Pj.) Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena secara daring.
Puspen Kemendagri
