PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Bekasi – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan, pentingnya optimalisasi peran dan fungsi provinsi guna mewujudkan akses sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan agar dapat dijangkau oleh masyarakat secara keseluruhan.
Hal itu disampaikan Dirjen Bina Bangda Teguh Setyabudi yang diwakili Direktur SUPD II, Iwan Kurniawan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sanitasi di Daerah, pada tanggal 9 hingga 11 Juni 2022.
Dalam kesempatan itu, Iwan menyampaikan Pemerintah menargetkan pembangunan sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan SDG’s 2030, mengenai sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar Sumber Daya Manusia dalam menentukan kualitas dan salah satu prioritas pembangunan nasional yang harus tertuang dalam rencana dan anggaran serta menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah.
“Dalam pencapaian target pembangunan nasional sehingga diharapkan dapat mengadopsi dan menjaga keberlanjutan/sustainability berbagai program nasional dibidang sanitasi kedalam perencanaan daerah terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program dalam bidang sanitasi salah satunya adalah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024,” tambah Iwan.
Di samping itu, Iwan menyampaikan pada tahun 2021, capaian akses sanitasi yang layak adalah 80,29% sedangkan akses aman baru mencapai 7,25%. Hal tersebut terjadi dikarenakan rendahnya kontribusi masyarakat, seperti membuang air besar, sedangkan pada sektor persampahan capaian pengurangan persampahan baru 0,88% dengan penanganan 54,85% sehingga yang harus dipenuhi masih cukup besar untuk mencapai target akses sanitasi pada tahun 2024 dengan adanya pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Implementasi pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2022 yang mencakup 24 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota.
Ditambahkan Iwan, dalam hal dukungan, ketersediaan, dan kelengkapan regulasi serta kebijakan tentang pengelolaan air limbah domestik, dan persampahan yang masih sangat terbatas. Tantangan dalam pembangunan sanitasi masih sangat besar diantaranya komitmen kepala daerah, ketersediaan perangkat regulasi daerah kebijakan dalam pembangunan sanitasi, masih terdapat daerah yang belum mengintegrasikan dokumen perencanaan strategis sanitasi, belum optimalnya peran dan fungsi pokja, rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan beberapa infrastruktur sanitasi yang terbangun di daerah, dan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan sanitasi masih tergolong minim. Beberapa tantangan tersebut mengakibatkan banyaknya fasilitas sanitasi yang terbangun dan disediakan tidak terpelihara dan dikelola secara baik.
Iwan menjelaskan, cara dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan sanitasi dibutuhkan strategi dan komitmen Kabupaten/Kota, hingga masyarakat yang dijalankan secara komprehensif meliputi aspek teknis maupun non teknis. Kedua dengran Sinergitas yang dilakukan secara bersama antara Pusat, daerah dan juga stakeholders non-pemerintah lainnya disertai dengan komitmen kepala daerah yang kuat, dan secara berkelanjutan hingga sesuai target pembangunan sanitasi.
“Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut perlu menjadi perhatian bersama agar pemerintah provinsi untuk dapat mendorong dan mendampingi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun atau mengimplementasikan Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) sehingga dapat dirumuskan tindaklanjut strategi penguatan Provinsi yaitu mengoptimalisasikan perangkat daerah dalam menjalankan aspek yang dianggap prioritas dalam perencanaan dan penganggaran sanitasi di daerah, kelembagaan koordinasi kepokjaan, pengembangan layanan operator sanitasi di daerah dan kebijakan yang kondusif di daerah, serat model pembelajaran antar daerah guna menerapkan pembangunan sanitasi secara berkelanjutan,” pungkas Iwan.***
