PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Portalindonews.com // CILEGON, – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Cilegon melaksanakan kegiatan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman biometrik, serta pemadanan data kependudukan bagi tahanan dan narapidana, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/4187/Dukcapil serta surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.01.01-131 tertanggal 23 April 2026 terkait permintaan dukungan perekaman dan pemadanan data kependudukan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi para tahanan dan narapidana, sekaligus menjamin keakuratan serta validitas data NIK mereka. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung tertib administrasi kependudukan secara nasional.
Kegiatan berlangsung melalui sinergi antara jajaran Lapas Kelas IIA Cilegon dengan Dukcapil Kota Cilegon. Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Dukcapil Kota Cilegon Hayati Nufus, S.H., M.Si., Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Robi Santika, S.IP., M.Si., Kabid Biak Suhadilah, Kasi Giatja Juan Herzon, serta Kasubsi Registrasi Endi Suhaendi.
Adapun rangkaian kegiatan meliputi proses verifikasi data NIK, perekaman biometrik, hingga pemadanan data kependudukan. Seluruh tahapan berjalan dengan tertib dan lancar, serta mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak yang terlibat.
Ke depan, hasil kegiatan ini akan ditindaklanjuti melalui pelaporan berjenjang, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi. Upaya ini diharapkan dapat semakin memperkuat pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan, sekaligus meningkatkan kualitas data kependudukan secara menyeluruh.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Cilegon menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah serta memastikan setiap warga negara, termasuk WBP, tetap mendapatkan hak administratif secara layak dan setara.
Red **
