PON XX Papua Memperhatikan Aspek Kesehatan dan Keamanan


Oleh : Rebeca Marian
Editor : Ida Bastian

 

Pemerintah menjamin pelaksanaan PON Papua akan memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan. Pertimbangan diharapkan guna mencegah munculnya kluster baru Covid-19 sekaligus meredam gangguan Kamtibmas dari kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.
Isu keamanan dan kesehatan menjadi dua isu krusial jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Menjawab wacana tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan tak akan ada penundaan kejuaraan serta vaksinasi untuk partisipasi PON Papua 2021, Menpora juga menjamin keamanan acara yang santer diberitakan gaduh. Zainudin menuturkan, bahwa masalah yang selama ini jadi gangguan dalam persiapan ternyata secara perlahan mendapat penyelesaian dan jalan keluarnya.
Marciano Norman selaku petinggi KONI telah memastikan bahwa pihaknya telah menggaet kepolisian dan satuan khusus di Papua untuk mengamankan acara. Oleh karena itu, Marciano menghimbau kepada para atlet dari seluruh daerah peserta PON untuk tetap melanjutkan proses pemusatan latihan tanpa terpengaruh berita negatif tentang Papua.
Marciano menuturkan, masalah situasi keamanan yang selama ini dikhawatirkan karena dinamika di Papua itu juga sangat dinamis. Oleh karenanya, dirinya sudah mendapatkan dukungan penuh dari Kapolda Papua maupun Pangdam Cenderawasih. Sehingga PON Papua tetap berjalan sesuai yang diharapkan dan masih dalam rencana waktu dan kegiatan yang direncanakan.
Sementara itu, dr Harry Papilaya yang mewakili Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga juga memastikan bahwa kemenkes bakal mendukung penyelenggaraan PON XX di Papua. Pihaknya menyampaikan bahwa semua kegiatan bidang kesehatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
Pada kesempatan berbeda, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan telah menyiapkan protokol kesehatan (prokes) beserta tim kesehatan khusus untuuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan berlangsung pada 2-15 Oktober. Dr. Harry Papilaya menuturkan, pada bulan Juni dan Juli sudah ada kegiatan pelatihan SDM kesehatan untuk mengawal kegiatan PON. Tim kesehatan khusus yang sudah terlatih.
Selain tim kesehatan khusus, ia menjelaskan bahwa Kemenkes juga telah menjalankan beberapa program untuk PON Papua, di antaranya vaksinasi atlet dan masyarakat Papua serta penyusunan panduan protokol kesehatan. Dia juga mengungkapkan bahwa vaksinasi di Papua telah sesuai dengan standar dan sudah masuk tahap keempat untuk masyarakat umum.
Selain protokol kesehatan, Kemenkes dan PB PON juga telah menyusun beberapa panduan yang disesuaikan dengan lokasi pertandingan dan masing-masing cabang olahraga. Terkait protokol kedatangan peserta PON ke Papua, Kemenkes telah menetapkan para atlet dan ofisial hanya akan diwajibkan menjalani tes swab antigen tanpa kewajiban karantina, sesuai dengan surat edaran tentang perpindahan penduduk antarpulau selama pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua mengimbau umat di wilayahnya untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan PON XX pada Oktober 2021. Ketua FKUB Provinsi Papua Pendeta Lipiyus Biniluk di Jayapura, menuturkan bahwa pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah mengajak duduk bersama semua tokoh lintas agama yang ada di Papua.
Menurut pdt Lipiyus, dirinya sepakat bahwa banyak hal penting yang perlu dikomunikasikan di mana pihaknya bisa melakukan hal-hal sesuai tupoksi masing-masing. Ia berujar, tugas FKUB adalah berdoa, sehingga dengan informasi yang diperoleh maka akan didukung dalam doa.
Sebelumnya, pemerintah provisi Papua meminta kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) setempat untuk berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dan mendukung program pemerintah. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, mengatakan pemerintah meminta tokoh lintas agama untuk turut menyukseskan penyelenggaraan PON pada bulan Oktober 2021 di Papua.
PON XX di Papua merupakan hajat besar dan menjadi kebanggaan bagi Papua serta Indonesia, sehingga keamanan pada pagelaran event tersebut haruslah dijaga. Untuk menjaga stabilitas keamanan, BIN telah berkolaborasi dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan sejumlah operasi intelijen, operasi pemulihan keamanan, maupun menjaga stabilitas keamanan. Hingga kini, prediksi keamanan kedepannya masih bisa dijaga.
Hal yang perlu dilakukan adalah pola sistem pengamanan baik terbuka ataupun tertutup. Hal ini perlu dilakukan, menyusul adanya rencana kunjungan kepala negara beserta duta besar khususnya di wilayah Asia-Pasifik.
Meski masyarakat Papua telah menyatakan siap terkait dengan pelaksanaan acara akbar tersebut, tidak menutup kemungkinan gangguan bisa saja terjadi. Sehingga segala langkah dan upaya preventif untuk menjaga kondusifitas di Papua harus tetap diwujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

About PORTALINDONEWS

Check Also

Di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN Jadi Harapan Baru Perekonomian Kalimantan Timur

Portalindonews.com, Jakarta – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan harapan baru bagi perekonomian Kalimantan Timur dan …