Oleh : Kevin Sirait
Editor : Ida Bastian
Pemerinth terus mengembangkan perekonomian RI yang berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut ditempuh dengan menginisiasi program taksonomi hijau.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan pada industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau, yang dikenal dengan sebutan Taksonomi Hijau.
Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan bahwa Taksonomi Hijau akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk OJK ke depannya.
Skema Taksonomi Hijau juga menjadi salah satu dari lima kebijakan prioritas OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Hal tersebut dikemukakan Wimboh di hadapan Presiden Joko Widodo dan para hadirin dalam acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2022.
Hal tersebut antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau 1.0 (One point O). OJK bersama dengan sejumlah Self Regulatory Organization (SRO) di dalam negeri, yakni Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, serta pemerintah sedang mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia.
Taksonomi Hijau disusun dengan mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan sub-sektor ekonomi, di mana 919 diantaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait. Hal ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang telah memiliki standar nasional sektor ekonomi hijau, selain Uni Eropa dan Asia.
Program Taksonomi Hijau Indonesia itu pun diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan acara yang sama. Pada hajatan tahunan para stakeholder di Industri jasa keuangan tersebut, Kepala Negara memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan yang telah dibuat oleh OJK untuk industri keuangan di tahun ini.
Presiden juga memberikan arahan kepada OJK untuk terus mengawasi dan membuat kebijakan yang dapat menyelaraskan sektor jasa keuangan dan sektor riil. Presiden Jokowi mengatakan, sektor jasa keuagan dengan sektor riil harus saling mendukung dan saling menguatkan di saat sulit seperti saat ini. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Kesadaran akan krisis iklim yang semakin tinggi. Tren ini membuat dunia berlomba untuk membuat dunia lebih baik sehingga bisa diwariskan kepada generasi mendatang.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah emisi karbondioksida. Target yang ingin dicapai adalah menurunkan emisi karbon sebanyak 41% pada tahun 2030 dibandingkan level pada 2010. Target selanjutnya adalah mencapai netral karbon pada 2060.
Chief Sustainability Officer Bank DBS Mikkel Larsen mengatakan, pelaksanaan taksonomi hijau di industri perbankan memerlukan kerangka memerlukan kerangka dari masing-masing bank.
Dirinya menjelaskan, setiap bank harus memiliki sistem yang menunjang agar pembangunan hijau dapat diterapkan untuk jangka panjang. Tak hanya perbankan, perusahaan yang bergerak di sektor lainnya juga harus bertransisi untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan. Ia juga menilai perlunya meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar mengubah cara berbisnis lebih maju dan mengikuti tren ekonomi hijau. Ekonomi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan penting bagi seluruh dunia.
Secara nasional Taksonomi Hijau merupakan dasar untuk usaha maupun investasi berkelanjutan. Taksonomi juga akan memudahkan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko. Penyusunan taksonomi hijau dilakukan melalui pembentukan task force nasional keuangan berkelanjutan yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Taksonomi yang dikembangkan akan mengakomodasi keseluruhan pedoman yang ada saat ini terkait sektor hijau.
Adapun inisiatif keuangan berkelanjutan yang dikembangkan akan mengintegerasikan tujuh komponen dalam satu kesatuan ekosistem. Tujuh komponen keuangan berkelanjutan itu terdiri dari kebijakan, produk, infrastruktur pasar dan koordinasi kementerian/lembaga terkait. Kemudian, dukungan nonpemerintah, sumber daya manusia serta awareness.
Ekonomi berkelanjutan merupakan hal yang dibutuhkan utamanya saat Indonesia belum lepas dari status pandemi. Skema taksonomi hijau tentu saja patut didukung apalagi hal ini merupakan pondasi untuk usaha maupun investasi yang berkelanjutan. Sehingga skema ini diharapkan menjadi upaya dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi nasional yang saat ini benar-benar dibutuhkan demi pemulihan ekonomi Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini