Umum

Kemendagri Serahkan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa, Desa Adat, dan Kelurahan

PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menyerahkan kode wilayah administrasi pemerintahan desa, desa adat, dan kelurahan kepada pemerintah daerah (Pemda). Penyerahan itu dilaksanakan di Aula Gedung E Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo …

Read More »

Mendagri Tegaskan Pelayanan Publik Harus Bebas dari Praktik Korupsi

PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelayanan publik harus terbebas dari pratik korupsi. Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik akan sangat memengaruhi indeks persepsi korupsi. Dengan demikian, pelayanan publik harus menjadi beranda negara yang menampilkan wajah pemerintahan yang baik dan bersih. “Salah satu kontributor terbesar, …

Read More »

Mendagri, Wamendagri, beserta Pejabat Eselon I Kemendagri Ikuti Penguatan Antikorupsi di KPK

PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, beserta para Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas). Tak hanya itu, baik Mendagri, Wamendagri, maupun para pejabat lainnya mengikuti kegiatan tersebut …

Read More »

Mendagri Dukung Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara yang Berintegritas

PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Apresiasi saya berikutnya adalah saya melihat bahwa KPK memberikan nuansa baru dengan adanya pendidikan ini, karena memang betul penanganan korupsi tidak akan mungkin …

Read More »

Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bisa Jadi Acuan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah

PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang tengah disusun Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasuki tahap pembahasan pembobotan aspek, variabel, indikator penilaian. Usulan, saran, dan pemikiran dari berbagai pihak diperlukan untuk menghasilkan ITKPD yang tepat dan objektif dalam melakukan pengukuran.  ITKPD tersebut …

Read More »

BSKDN Pacu Daerah Tingkatkan Kualitas Mal Pelayanan Publik

PORTALINDONEWS.COM, Bandung – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto terus memacu pemerintah (pemda) agar meningkatkan kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal itu ditegaskannya saat memberi arahan dalam acara Lokakarya Implementasi Mal Pelayanan Publik di Daerah yang berlangsung di Kabupaten Bandung, Rabu (10/8/2022). Lokakarya …

Read More »

Tim Monitoring Kemendagri untuk Penanganan Bencana Hujan Es di Lanny Jaya Serahkan Bantuan

PORTALINDONEWS.COM, Lanny Jaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Tim Monitoring Penanganan Bencana Alam Embun Beku dan Hujan Es di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, menyerahkan bantuan bagi korban terdampak melalui Posko Bencana Lanny Jaya. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa dan Pelaksana Tugas …

Read More »

Kemendagri Terjunkan Tim ke Lokasi Bencana Alam Hujan Es Lanny Jaya

PORTALINDONEWS.COM, Lanny Jaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan Tim Monitoring Penanganan Bencana Embun Beku dan Hujan Es di Kabupaten Lanny Jaya, sekaligus memberikan bantuan korban terdampak di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Rabu (10/8/2022). Pemberian bantuan tersebut merupakan perintah langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Tim Monitoring …

Read More »

Publik Bisa Akses Draf RKUHP

  Oleh : Aldia Putra Editor : Ida Bastian Proses penyusunan RKUHP ternyata sama sekali tidak ada yang dirahasiakan kepada publik, pasalnya keterbukaan dan transparansi sudah sangat dibuka dengan lebar bahkan seluruh masyarakat bisa mengakses draf RKUHP tersebut. Salah satu bukti konkret dari demokratisasi di Indonesia adalah bahwa segala draf …

Read More »