Portalindonews.com, Wonosobo — Capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin masa depan Indonesia yang sangat peduli dengan kasus stunting dan juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa terus menekan angka kemiskinan masyarakat.
Pria yang juga sekaligus Gubernur Jateng itu berharap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayahnya agar bisa terus kompak sehingga menjadikan adanya percepatan pembangunan bisa dilakukan dengan baik.
Menurut Ganjar, program pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem dan juga upaya untuk penanganan stunting adalah sangat penting.
Maka dari itu, seluruh Perangkat Desa harus terus mengawal kebijakan tersebut, lantaran mereka adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Dirinya terus mengajak seluruh Kades di Jateng agar bisa bergotong royong untuk terus mengawal kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya adalah melalui program padat karya dengan pemanfaatan dana desa yang baik.
Dengan menggunakan program tersebut, menurut Ganjar, maka akan sangat membantu kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
“Karena beberapa desa itu anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja,” katanya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa, pemimpin yang identik dengan rambut putih itu menyatakan bahwa masyarakat yang tidak bekerja adalah menjadi salah satu indikator kemiskinan.
Maka dari itu, melalui adanya program padat karya, maka diharapkan akan sangat berdampak untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di desa.
Diketahui bahwa pada tahun 2023 ini, kader PDI Perjuangan itu telah menggulirkan bantuan keuangan (bankeu) hingga sebesar Rp 1,7 triliun.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk melakukan pembangunan fisik dan non fisik untuk terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.
Keberadaan dana itu, menurut Ganjar, juga bisa dimanfaatkan oleh para Kepala Desa dan perangkatnya untuk menyelenggarakan program padat karya dan terus memberdayakan masyarakatnya.
Dirinya berharap, dengan adanya bantuan keuangan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, agar bisa dikelola dengan baik.
“Terbayangkan kalau dana desanya ada, bantuan dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat ada, dikelola semuanya, wah itu masyarakat miskin akan terentaskan,” tandasnya.
Lebih lanjut, pemimpin berusia 54 tahun itu menegaskan bahwa seluruh perangkat desa harus turut serta dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan angka stunting.
Pasalnya, perangkat desa sendiri yang palung mengetahui bagaimana kondisi masyarakat mereka secara spesifik.
Untuk itu, harus terus dilakukan pemantauan, termasuk kepada para penyandang disabilitas, kandungan bermasalah untuk ibu hamil, dan sebagainya.
“Karena mereka orang yang sangat tahu juga data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya, berapa kandungan yang bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya. Mereka yang paling tahu,” katanya.
Pelayanan publik pun harus bisa terus dihadirkan dengan mudah, murah, cepat serta pengelolaan dana desa yang baik. Seluruh pihak memang harus terus berintegrasi secara kompak.
“Ini penting karena kalau tidak kompak antara kades dengan perangkatnya, wah itu jadi masalah. Sehingga kita jadi ngurusi perangkat sama kadesnya daripada ngurusi masyarakat,” ungkap Ganjar.