PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
Oleh : Ellen Laurens
Editor: Ida Bastian
Portalindonews.com – Berdasarkan konstitusi, Hukum Internasional, dan kenyataan faktual menyatakan bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi dan pemerintah akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI.
Di masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi terus mengejar pemerataan pembangunan untuk Indonesia Timur. Sejumlah infrastruktur mulai dari transportasi, perkantoran pemerintah, jalanan umum. pertanian dan fasilitas umum lainnya terus dibangun akan masyarakat Papua merasakan kesejahteraan yang dimiliki provinsi lainnya.
Beberapa hari terakhir, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) Letnan Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa tengah melakukan pengecekan terhadap kesiapan lahan yang menjadi lokasi pembangunan gedung Papua Youth Cretive Hub (PYCH) Provinsi Papua Barat.
Gedung PYCH dipergunakan sebagai pusat pemberdayaan terhadap potensi dan kreativitas dari generasi muda asli Papua. Gedung tersebut nantinya dikelola oleh organisasi Papua Muda Inspiratif dalam melakukan pembinaan bagi talenta muda pada sejumlah sektor seperti pertanian, perkebunan, UMKM, dan usaha seni kreatif lainnya.
“Supaya anak-anak muda Papua bisa berkarya dan berkontribusi mengembangkan ekonomi kreatif,” ucap Waka BIN.
Pemerintah pusat melalui BIN menargetkan pembangunan sarana prasarana PYCH Papua Barat yang berlokasi di Manokwari akan dimulai dalam tahun 2024. Oleh sebabnya, BIN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna merampungkan seluruh mekanisme hibah lahan sesuai kebutuhan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaar (Kemendikbud) mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Beberapa program yang akan difokuskan di antaranya penyediaan sekolah satu atap berpola asrama, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah telah membangun 34 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpola asrama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah.
“Intervensi penyediaan sekolah di daerah terpencil menjadi prioritas. Terutama juga konektivitas bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet itu kita prioritaskan dulu. Kita coba selesaikan tahun ini,” kata Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw.
Penerapan kurikulum kontekstual Papua dan Papua Barat disusun berdasarkan muatan lokal dan juga bahasa daerah yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar. Terdapat kurikulum untuk masyarakat pemburu dan peramu, kurikulum masyarakat perdesaan, dan kurikulum masyarakat perkotaan.
Selain pihak pemerintah daerah,Kemendikbud juga terbuka untuk melakukan fasilitasi bagi dukungan publik untuk memajukan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, maupun berbagai program kemitraan,
Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan diperlukan pendekatan khusus dan tidak biasa untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Salah satu tugas tim adalah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Sedangkan pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu, tim juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi di luar Kemendikbud.
Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dalam sambutannya menyatakan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan dan pengelolaan UMKM harus terus didorong. Seminar yang diselenggarakan DWP itu sebagai salah satu upaya untuk mendorong perempuan terlibat secara aktif dalam dunia usaha.
Apolo Safanpo memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku UMKM di Papua Selatan yang terus tumbuh dan berkembang. Diharapkan dalam perkembangannya itu, UMKM lebih banyak melibatkan kelompok perempuan, sehingga mereka juga dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.
Ketua DWP Papua Selatan, Andi Tendri Maddaremmeng menjelaskan bahwa Dharma Wanita Persatuan Papua merupakan wadah organisasi yang menghimpun istri Aparatur Sipil Negara – ASN. Untuk membantu kinerja pemerintahan, wadah ini memberdayakan para anggotanya sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan.
Di samping itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan selama 20 tahun kedepan, Pemerintah Provinsi Papua menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua 2025-2045.
Penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 menjadi acuan utama untuk menjaga konsistensi tahapan pembangunan Provinsi Papua 20 tahun ke depan. Sehingga, melalui kegiatan ini dapat dipetakan topik permasalahan, isu strategis dan intervensi kebijakan yang akan dilakukan dalam waktu 20 tahun kedepan.
RPJPD yang terukur, dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) teknokratik yang tetap memperhatikan aspek keberpihakan dan penghormatan kepada nilai-nilai adat, budaya dan agama masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Plt Asisten Sekda Papua Bidang Pemerintahan, Yohanis Walilo menerangkan bahwa penyelarasan 5 visi RPJPN dan 8 misi RPJPN untuk Indonesia emas tahun 2045, 5 area transformasi arah pembangunan meliputi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kemudian, dalam mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dalam RIPPP.
Pelaksanaan evaluasi RPJPD menjadi momentum strategis dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua, menunjukkan bukti transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang, yang mana hasil dari evaluasi ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan holistik terhadap capaian pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
Mahasiswa Papua Tinggal di Surabaya
