Oleh: Moses Waker
Editor : Ida Bastian
Mashasiswa Papua Mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dapat berlangsung kondusif. Pesta demokrasi pun diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas sehingga dapat memberikan kemajuan bangsa.
Dengung pesta demokrasi pemilu baik Pileg dan pilihan presiden (Pilpres) 2024 kini sudah mulai terdengar. Beragam perseiapan menuju pemilihan umum tersebut sudah mulai terlihat, baik dari pihak penyelenggara, partai politik (Parpol), maupun masyarakat.
Bahkan kendati masih tiga tahun lagi digelar, sejumlah politisi telah bermanuver dan berkeliling untuk mengampanyekan diri sebagai calon presiden untuk persiapan menghadapi Pilpres 2024.
Anggota Ikatan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya Papua (IMPJP) Charles Kossay dalam keterangan pers-nya mengatakan, keterbukaan demokrasi yang kini terjadi semakin membuka lebar ruang partisipasi masyarakat luas untuk dapat terlibat dalam pemilu.
Kossay menuturkan, bahwa suksesnya perhelatan pemilu dan Pilpres 2024 nantinya juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik dalam melahirkan para pemimpin baru di Indonesia. Anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tersebut mengatakan, ajakan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 menjadi hal yang sangat penting.
Kossay selaku aktivis dari Papua juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dirinya juga berharap agar semua proses pemilu ini bisa berjalan secara aman, lancar serta kondusif sampai dengan tahapan pemilihannya. Kossay juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut menjaga kedamaian, keamanan, persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, Viryan Azis selaku komisioner KPU RI mengatakan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa jadi peluang untuk meningkatkan derajat demokrasi elektoral di tengah pandemi Corona. Apalagi para penyelenggara pemilu sudah memiliki modal, yakni pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020 lalu.
Viryan mengatakan, penyelenggara pemilu khususnya KPU bisa meningkatkan mekanisme kampanye secara daring. Apalagi kampanye daring ini semakin bergeliat pada masa pandemi. Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi zoom meeting yang kian lumrah digunakan. Sehingga bisa jadi salah satu sarana sebagai media berkampanye. Perlu diketahui, bahwa Pemilu di Papua menggunakan sistem Noken, sebuah sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah provinsi Papua.
KPU menyatakan bahwa noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilu di Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Sistem noken berkaitan langsung dengan para pemimpin tradisional. Ini disebabkan karena masyarakat papua merupakan bagian dari masyarakat tradisional yang mempercayakan keputusannya kepada tetua/kepala suku.
Pada pemilu 17 April 2021 lalu, sebanyak 12 kabupaten di Papua menggunakan sistem noken. Noken sendiri merupakan nama khas Papua untuk tas tradisional yang dianyam dari pintalan serat kulit kayu atau akar. Namun, pada sistem pemilu, ada tata cara pemiihan yang digunakan di kawasan Papua.
Pada sitem ini terdapat dua pola dari fungsi noken. Pertama, pilihan suara seluruh anggota suku atau diwakilkan kepala suku masing-masing atau aklamasi, kedua, noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara. Regulasi teknis terkait noken tersebut, dituangkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2017 dan keputusan KPU Papua Nomor 1 Tahun 2013.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa pemilu dan pilkada serentak pada 2024 akan menjadi kerja yang berat karena akan terjadi irisan tahapan pelaksanaannya.
Tito mengatakan, Pada tahun 2023 dengan asumsi pemilu 21 Februari (2024) mulai terjdai irisan dengan pilkada yang tahapannya dimulai pada bulan Juni. Kemudian pada tahun 2024 baru kita lihat puncak dari pesta demokrasi ini pada bulan Februari dan November, irisan pemilu dan pilkada sangat jelas dan ini merupakan kerja yang berat.
Selain itu, Tito juga meminta kepada KPU untuk memikirkan matang-matang usulan penambahan persiapan pemilu selama lima bulan. Sebab, apabila waktu persiapan diperpanjang, maka akan berdampak pada dimulainya tahapan pemilu menjadi lebih awal, yakni bisa dimulai pada Januari 2022.
Kondusifitas pemilu pada 2024 nanti tentu menjadi hal yang patut dipersiapkan, sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan wujud dari semangat dari demokrasi itu sendiri demi mendapatkan pemimpin maupun anggota legislatif. Potensi gesekan antar kelompok memang rentan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat menyelenggarakan pemilu secara aman.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali