PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Sorong – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian terkait mengikuti Rapat Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah provinsi Papua Barat yang digelar Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (11/8/2022).
Dalam kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi, menghadiri rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Rapat bertujuan untuk melakukan pembahasan atas progres percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Papua Barat, serta diskusi terkait tindak lanjut atas isu-isu strategis yang terdapat pada pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Provinsi Papua Barat.
Terdapat 5 Bahasan Pokok yang menjadi isu utama dalam pengembangunan infrastruktur dan pengembangan di Provinsi Papua Barat yaitu, jalan, Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Infrastruktur Teluk Bintuni, Pengembangan Ekonomi Kawasan Raja Ampat.
“Kunjungan ini sebenarnya untuk mensinkronkan lebih lanjut mengenai pembangunan infrastruktur di Papua Barat ini,” tambah Luhut.
Terdapat 670 KM jalan yang sudah selesai teraspal serta 183 Km pengerjaan jalan Trans Papua yang belum selesai dan ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024 dengan melibatkan masyarakat melalui Program Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pada pembahasan Infrastruktur Sumber Daya Air, disampaikan terkait progres pengendalian Banjir Kawasan Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Tambrauw melalui kegiatan pemeliharaan sungai telah mencapai progres 100% pada pelaksanaannya. Sedangkan pengendalian banjir pada Sungai Remu tengah dilakukan Studi Pengembangan Flood Forecasting Early Warning System pada DAS Sungai Remu serta persiapan perencanaan pengadaan tanah bagi infrastruktur pengendali Banjir di wilayah Sungai Remu yang berada di Kota Sorong.
Dari segi progres Infrastruktur Konektivitas di Papua Barat, pembangunan Bandara Siboru Fakfak terkendala proses pembebasan lahan yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dikarenakan masih terdapat proses gugatan yang terjadi oleh pemilik lahan kepada pemerintah daerah. Selain dari itu, pengembangan Pelabuhan Sorong eksisting ditargetkan selesai pada tahun 2022 namun terkendala adanya usulan perubahan akses jalan depan pelabuhan, serta kendala dalam proses pembangunan fisik yang disebabkan pihak pembangun mengalami wanprestasi.
Di lain hal, pembangunan Pelabuhan Arar memiliki kendala rendahnya tingkat investasi dan penyempitan alur masuk dan kolam pelabuhan yang disebabkan oleh faktor alam. Dari segi perairan di Papua Barat pembangunan bandara perairan Waisai sedang dilakukan studi kelayakan bagi integrasi seaplane bagi akses kepada kepulauan Raja Ampat.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Kawasan Provinsi Papua Barat, yang pertama terkait dengan pengadaan lahan Pengembangan Ekonomi Kawasan Industri Teluk Bintuni melalui APBD pada tahun 2019 serta realokasi anggaran pada tahun 2020. Kendala yang kedua, masih diperlukan kepastian pasokan gas dari Kemenperin yang akan mendirikan pabrik Petrokimia di KI Teluk Bintuni dan selanjutnya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur penunjang.
Kemudian, di Kawasan Raja Ampat sedang dilakukan penyusunan masterplan destinasi pariwisata. Dalam pengelolaahan destinasi Kawasan Raja Ampat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya dalam penanganan persampahan. Pemerintah Daerah ditegaskan untuk mengatur terkait kebersihan lingkungan yang dituangkan dalam peraturan daerah (perda) terkait persampahan.
“Jangan sampai ada sampah plastik, tolong diperhatikan masalah sampah ini! Semua pengunjung Raja Ampat harus membawa kembali sampah yang dibuang, kalau perlu dibuatkan Perda terkait sampah ini,” tegas Luhut.
Untuk tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat akan diselesaikan secara bertahap dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak dan juga masyarakat dan juga terus melakukan monitoring dan evaluasi agar progres pembangunan dapat terpantau dengan baik. (***)
