PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Dalam upaya mendukung percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri) menggelar Talkshow Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi.
Gelaran talkshow yang berlangsung secara luring dan daring di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (24/03/2022) ini merupakan Program Kerjasama RI-UNFPA Siklus-10 Tahun 2021-2025.
Dirjen Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi, saat membuka talkshow ini mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target Program AKI pada RPJMN 2021 – 2024.
Teguh Setyabudi memandang perlu melaksanakan advokasi kembali terhadap Implementasi Model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi kepada 3 (tiga) kabupaten terpilih Siklus-9 disertai perluasan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur melalui talkshow ini.
Teguh menyampaikan beberapa hal terkait tingginya AKI di Indonesia.
Selain itu, Teguh mengungkapkan pula, permasalahan dalam penanganan AKI, serta Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030 yang telah menyepakati penurunan AKI dunia mencapai dua-pertiga pada tahun 2030.
Indonesia sendiri, ditargetkan mampu menurunkan AKI menjadi 131 per 100.000 kelahiran hidup.
“Terkait permasalahan tingginya AKI, Pemerintah RI bersama UNFPA mencoba menginisiasi pemodelan di tingkat daerah, melalui Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Program Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) dalam rangka percepatan penurunan AKI di kabupaten sebagai upaya intervensi Pemerintah menstimulan pemerintah daerah untuk berperan lebih,” kata Teguh.
Teguh juga menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda pada tahun 2021 atas pelaksanaan di daerah percontohan, diperoleh informasi bahwa intervensi tersebut dianggap relevan dan bermanfaat untuk kebutuhan kabupaten.
“Namun demikian, diperlukan perbaikan dalam upaya peningkatan intervensi melalui pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah kematian ibu dan keselarasan dengan proses dan jadwal perencanaan nasional,” imbuh Teguh.
Dengan kegiatan talkshow ini, diharapkan dapat diperoleh informasi keberlanjutan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi di tingkat kabupaten, meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dalam hal perencanaan, sertapenganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi.
“Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Presiden telah menyampaikan untuk segera menurunkan AKI/AKB guna medukung Program yang telah diamanatkan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024,” pungkas Teguh.
Sementara Miss Anjali selaku Representative UNFPA Indonesia menyampaikan, UNFPA hadir untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen dan tujuan pembangunan, dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan khususnya sebagaimana dalam komitmen Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang telah ditandatangani oleh Indonesia sejak 1994.
UNFPA sangat mendukung upaya yang diinisiasi oleh Kemendagri bersama-sama dengan Bappenas, Kemenkes, dan BKKBN sebagai mitra terpercaya UNFPA.
“UNFPA akan selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap intervensi perencanaan dan penganggaran terpadu ini dalam Program Kesehatan Reproduksi untuk percepatan Penurunan AKI guna mencapai 0 (nol) kematian ibu, 0 (nol) kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan 0 (nol) Praktik Berbahaya lainnya,” ucap Miss Anjali.
Turut serta hadir sebagai Narasumber dalam talkshow tersebut yaitu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri; Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) KPPN/Bappenas; Bupati Aceh Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mewakili Bupati Malang; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat mewakili Bupati Lahat.
Turut berpartisipasi juga sebagai peserta yaitu Bappeda dan OPD yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur, serta Bappeda dan OPD yang membidangi Urusan PPKB, Kesehatan, PPPA, BPBD, DPKAD, Sosial dan Dukcapil seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur.
