PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengamanatkan beberapa isu strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau 2023 yang berlangsung secara hybrid, Jumat (20/5/2022). Isu strategis yang diamanatkan di antaranya penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan stunting, dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Musrenbang ini adalah forum untuk menguji konsistensi atau loyalitas rencana strategis satuan kerja perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta rencana kerja kawan-kawan di OPD,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya secara virtual.
Suhajar memaparkan, pemerintah senantiasa menekankan perlunya pelayanan minimal, karena itu merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Menengok sejarah, saat bangsa Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya, pendiri bangsa sepakat tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Sekjen mengimbau agar SPM di Provinsi Riau dapat ditingkatkan.
“Kalau kita lihat realisasi SPM di Riau cukup bagus, saya memberikan apresiasi supaya kawan-kawan meningkatkannya lagi,” terangnya.
Kemudian terkait stunting, Suhajar membeberkan, angka terbaik dalam penanganan stunting ada di wilayah Pekanbaru dan Siak. Sementara daerah-daerah seperti Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, dan beberapa daerah lain di Riau masih tinggi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama Pemerintah Provinsi Riau.
“Pak Mendagri selalu menyampaikan kepada kita, libatkan PKK. Kenapa PKK? Karena PKK ini adalah organisasi kemasyarakatan yang sampai paling ujung tempat tinggal rakyat kita,” terangnya.
Selanjutnya, tambah Suhajar, terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerintah memiliki cita-cita untuk menghapus semua orang miskin. Meskipun hal itu bukan pekerjaan mudah, tetapi program pengentasan kemiskinan ekstrem ini menjadi prioritas pemerintah.
“Siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan miskin ekstrem ini? Rakyat kita yang berpenghasilan 11.900 (rupiah) per hari per orang, itulah yang miskin ekstrem. Karena garis kemiskinan kita rata-rata adalah 14 ribu lebih, hampir 15 ribu,” jelasnya.
Di sisi lain, tema yang diangkat dalam RKPD Riau Tahun 2023 bertajuk “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif”.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, penyusunan RKPD Tahun 2023 menjadi instrumen percepatan pemulihan perekonomian daerah dan reformasi struktural. Hal itu terutama dalam mendorong pemulihan daya beli serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Juga diversifikasi ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital, pengutan rantai nilai di daerah, dan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Hal tersebut untuk merealisasikan visi Provinsi Riau tahun 2019-2024: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia. “Atau yang disebut RIAU BERSATU,” tandas Gubernur.
Puspen Kemendagri
