PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi, dan peningkatan kapasitas guna mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Selain itu, tim juga mendorong pengendalian dan penanganan inflasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Peningkatan Fiskal Daerah melalui pengelolaan BUMD/BUMDes dan Monev Penyerapan APBD TA 2022 se-Provinsi Sulteng. Acara ini berlangsung secara hybrid dari Grand Ballroom Swiss-belhotel, Palu, Sulteng, Selasa (18/10/2022).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Provinsi Sulteng yang telah berhasil memenangkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022 yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Provinsi Sulteng memperoleh penghargaan kategori provinsi terbaik kedua dengan mendatangkan investasi sebanyak Rp70,41 triliun. Perolehan tersebut merupakan capaian tertinggi daerah di luar Pulau Jawa.
“Kami memberikan ucapan selamat kepada Bapak Gubernur yang telah menerima penghargaan di bidang investasi, nomor dua di seluruh Indonesia. Ini luar biasa dan membanggakan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semua, khususnya warga Sulawesi Tengah untuk terus membangun Sulawesi Tengah,” ujar Fatoni secara virtual saat menjadi keynote speaker pada Rakor tersebut.
Dalam kesempatan itu, Fatoni juga menguraikan data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulteng TA 2022 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 15 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. Menurutnya, realisasi pendapatan Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulteng sebesar Rp12.109,10 miliar atau 60,30 persen dari total anggaran pendapatan sebesar Rp20.081,18 miliar.
“Sementara realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sebesar Rp11.042,41 miliar atau 52,53 persen dari total anggaran belanja Rp21.021,07 miliar. Kemudian realisasi pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 64,44 persen dan realisasi belanja mencapai sebesar 50,17 persen,” ujar Fatoni.
Dirinya juga menyampaikan data realisasi pendapatan kabupaten/kota se-Sulteng yang berada di atas 65 persen, serta realisasi belanja daerah itu yang berada di atas 55 persen. Untuk realisasi itu, Fatoni mengimbuhkan, rinciannya yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi sebesar 73,75 persen, Pemkab Banggai Kepulauan 69,40 persen, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu 66,12 persen, serta Pemkab Tojo Una-Una sebesar 65,11 persen.
“Berikutnya realisasi belanja kabupaten/kota yang berada di atas 55 persen yaitu Pemerintah Kabupaten Sigi 65,24 persen, Pemerintah Kabupaten Banggai 58,56 persen, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 56,27 persen, Pemerintah Kabupaten Donggala 55,49 persen, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 55,48 persen,” jelas Fatoni.
Berdasarkan data tersebut Fatoni kembali mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) segera melaksanakan berbagai strategi untuk mempercepat realisasi APBD. Misalnya Pemda tidak ragu dalam melakukan lelang dini.
“Pemda segera melakukan lelang dini sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu juga melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kemudian, penguatan leadership kepala daerah dan kepala OPD dalam memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai rencana yang ditetapkan. Berikutnya, mendorong percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan baik oleh bendahara pengeluaran maupun PPTK dan PA/KPA di setiap OPD,” tutur Fatoni.
Dilain sisi, Fatoni juga menekankan kepada seluruh Pemda untuk melakukan upaya pengendalian inflasi. Tidak terkecuali, pemerintah desa juga dipacu untuk turut mengendalikan laju inflasi. Selain itu, Pemda juga diminta agar dapat mengkomunikasikan hal tersebut dengan jelas dan baik. Diupayakan agar komunikasi itu membuat masyarakat tetap tenang dan tidak panik.
“Selain itu Pemda pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota berserta tim agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam menekan laju inflasi. Perlu dianggarkan pada APBD perubahan pengendalian inflasi dan dampaknya,” kata Fatoni.
Adapun acara tersebut juga dihadiri narasumber lainnya yakni Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Kepala Kantor BPKP Regional Sulteng, serta Kepala Pusat Pelatihan ASN Kementerian Desa dan PDTT.
Selain itu, gelaran ini juga diikuti oleh para peserta yang terdiri dari Gubernur dan Forkompimda Sulteng, anggota DPRD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi. Tak hanya itu, hadir pula peserta lainnya yakni Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD), serta Kepala Bagian Perekonomian.
Puspen Kemendagri
