PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan, para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memiliki kualitas yang baik meski proses pendidikan berlangsung di tengah pandemi. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada pelantikan pamong praja muda angkatan XXIX oleh Wakil Presiden (Wapres) yang berlangsung secara hybrid dari Istana Wapres, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Mendagri melaporkan, IPDN merupakan lembaga pendidikan kedinasan terbesar, dengan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2021-2022 mencapai 5.846 orang, dan terbagi dalam 4 tingkat. Tingkatan tersebut terdiri dari Tingkat I Praja Pratama 1.127 orang, Tingkat II Praja Muda 1.102 orang, Tingkat III Praja Madya 1.625 orang, dan Tingkat IV yang dilantik pada hari ini sejumlah 1.992 orang.
“Dengan jumlah peserta didik yang besar tersebut, Insya Allah kualitas hasil didik praja dalam keadaan baik, meskipun selama pendidikan dalam kondisi pandemi Covid-19,” katanya.
Menurutnya, meski ada sekolah kedinasan lain yang menerapkan sistem pembelajaran secara online atau peserta didik dikembalikan ke rumah masing-masing, IPDN masih melakukan pendidikan secara luring (offline) di kampus. Namun, kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang tepat dan langkah-langkah terobosan kreatif. Selain itu juga diikuti dengan pelaksanaan vaksinasi yang cepat.
“IPDN tetap melaksanakan pendidikan secara offline di kampus, dan tidak terjadi ledakan penularan Covid-19 yang besar/masif. Kegiatan belajar mengajar yang tetap berlangsung secara offline di kampus ini, guna menjaga kualitas pendidikan yang baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga melaporkan, pamong praja muda angkatan XXIX yang dilantik tersebut telah menjalani wisuda pada Kamis (28/7/2022) di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Usai dilantik oleh Wapres, para pamong praja muda ini akan memulai penugasan dan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka akan ditempatkan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Puspen Kemendagri
