PORTALINDONEWS AKTUAL – BERIMBANG
Related Articles
PORTALINDONEWS.COM, Jakarta — Kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat mendapat respons dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU menilai bahwa penyesuaian subsidi BBM yang dilakukan pemerintah memenuhi unsur maslahat bagi masyarakat.
“Kita memaklumi berbagai perkembangan global terkini mendorong tingginya harga minyak dunia. Meskipun mengalami tren penurunan, namun secara umum harga minyak yang di impor tetap tinggi sehingga pilihan untuk menyesuaikan harga BBM dalam negeri menjadi opsi yang mau tidak mau harus dilakukan.” ungkap Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Fahrur Rozi, Sabtu (3/9/2022).
“Pemerintah harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya terkait kemampuan kas negara dalam menghadapi tingginya harga BBM dunia” pungkasnya. Jangan sampai, perubahan harga BBM dunia memberatkan kas negara yang justru dapat membahayakan ekonomi nasional. Kita harus belajar dari negara-negara lain, seperti Venezuela yang terpuruk dan mengalami krisis karena mempertahankan subsidi di luar kemampuannya.
“Kita optimis bahwa pemerintah sudah memikirkan dampak terburuk dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil. Kita semua mengetahui bahwa banyak masyarakat ekonomi menengah ke atas yang masih menikmati subsidi yang seharusnya dipertuntukkan bagi masyarakat kecil.” pungkas Gus Fahrur. Menurut Pengasuh Ponpes An Nur 1 Bululawang Malang itu, kebijakan yang diambil saat ini telah membentuk jaring pengaman sosial yang dapat melindungi masyarakat ekonomi bawah.
Di saat situasi sulit, masyarakat ekonomi atas kemungkinan besar akan survive, tapi masyarakat kecil akan rentan. Untuk itu, sekali lagi kebijakan mengalihkan subsidi dengan memberikan bantuan secara fokus kepada masyarakat kecil merupakan kebijakan yang baik dan memenuhi unsur maslahat.
Di luar itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan opsi alternatif lainnya seperti pembatasan pembelian. Silahkan dikalkulasi mana yang lebih maslahat dan lebih ringan dampaknya bagi masyarakat,” tegas Gus Fahrur sapaan akrab KH Ahmad Fahrur Rozi.(tahri siala)
