Vaksinasi Door to Door dan PPKM Mampu Kendalikan Covid-19 di Indonesia

 

 

Oleh : Aulia Hawa
Editor : Ida Bastian

Pemerintah Indonesia berusaha keras mengendalikan agar penularan virus Covid-19 ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pandemi bisa lekas berakhir. Strateginya adalah dengan vaksinasi door to door dan PPKM yang terus diperpanjang.
Pandemi bagaikan mimpi buruk yang tidak berkesudahan, dan kita semua berjuang agar tidak tertular Corona. Caranya adalah dengan menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti protokol kesehatan 10M, vaksinasi, dan PPKM. Tidak boleh ada keluhan yang keluar saat menalaninya karena masyarakat wajib memahami, bahwa semua ini demi keselamatan dan kesehatan bersama.
Program vaksinasi nasional dibantu juga dengan vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyatakan bahwa vaksinasi door to door merupakan langkah tepat dalam membentuk herd immunity. Beliau juga mengapresiasi BIN yang memiliki ide cemerlang untuk melakukan jemput bola vaksinasi.
Vaksinasi door to door terbukti mampu mengendalikan Corona karena membantu tercapainya target 2 juta suntikan per harinya (di seluruh Indonesia). Setelah 7 bulan vaksinasi nasional maka lebih dari 50% WNI sudah divaksin, dan kekebalan kelompok akan lekas terbentuk. Saat ini sudah ada 15 provinsi yang tidak memiliki angka kematian akibat Corona, termasuk DKI Jakarta, karena bisa jadi pasien sudah divaksin sehingga lekas sehat.
Vaksinasi door to door juga memudahkan masyarakat sipil. Pasalnya, ketika diadakan di Puskesmas, RS, atau tempat umum lain, amat terbatas. Namun ketika petugas kesehatan langsung menemui pemukiman warga, maka akan sangat efektif dan efisien, dan mereka akan disuntik dengan sukarela.
Selain itu, vaksinasi door to door memudahkan masyarakat yang kesulitan untuk pergi ke tempat vaksinasi massal, misalnya karena tidak ada biaya transportasi atau faktor lain. Vaksinasi door to door juga memudahkan penyandang disabilitas, manula, dan ibu hamil, sehingga mereka akan mendapatkan vaksin dan tinggal duduk manis saat mengantri sebelum disuntik.
Selain vaksinasi maka PPKM level juga mampu mengendalikan Corona. Walau aturan lebih dilonggarkan, sejak september 2021, tetapi terbukti angka pasien Covid terus menurun. Jika di bulan juli 2021 yang kena Corona mencapai lebih dari 50.000 orang per harinya, maka di bulan oktober 2021 jumlah pasien ‘hanya’ 700-an per hari, dan diharap akan terus menurun.
Aturan-aturan dalam PPKM level 1-3 memang agak dilonggarkan, di antaranya mobilitas warga. Jika dulu sangat ketat pembatasannya maka sekarang agak diturunkan, tetapi diganti dengan aturan plat kendaraan bermotor ganjil dan genap. Aturan ini, walau agak longgar, tetapi cukup ampuh dalam mengendalikan Corona di Indonesia, karena terbukti menurunkan jumlah pasien Covid dan BOR (tingkat keterisian ranjang) di RS.
Selain itu, saat PPKM level diberlakuan, masyarakat sudah boleh work from office dan anak-anaknya boleh belajar tatap muka. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka dan sanitas gedung sangat diperhatikan, dan jika perlu tiap ruangan disemprot disinfektan.
Selama PPKM level, sejumlah pusat perbelanjaan juga memberlakukan aturan ketat, hanya yang boleh divaksin yang boleh masuk dan shopping. Hal ini dibuktikan dari aplikasi PeduliLindungi. Itupun jumlah pengunjungnya dibatasi, maksimal 50%. Hal ini diberlakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus akibat kerumunan di tempat umum.
PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam mengendalikan Corona. Ketika mobilitas diatur dan ada aturan-aturan lain, maka penularan virus Covid-19 juga menurun. Selain itu, vaksinasi door to door mempercepat terbentuknya kekebalan komunal dan membantu tercapainya target selesai vaksinasi pada awal tahun 2022.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

About PORTALINDONEWS

Check Also

Pemerintah Pastikan Kebijakan Penghapusan Utang Pelaku UMKM Tepat Sasaran

Portalindonews.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memastikan kebijakan …